Kita tentu masih ingat, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menandatangani etter engagement yang berisikan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan transparansi anggaran.
Kemenkeu kini terus berupaya menyusun langkah nyata dalam rangka meningkatkan transparansi anggaran, partisipasi publik dan tanggung jawab pemerintah dalam kebijakan anggaran.
Apalagi, pemerintah telah lama mengesahkan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ini langkah baik pemerintah Indonesia untuk menuju clean government. Sebab, pemerintahan yang bersih adalah wajah dunia di masa depan, atau di zaman baru. Terlebih lagi, Indonesia sendiri diketahui merupakan perintis gerakan global Open Government Partnership (OGP) tahun 2012 silam.
OGP mendorong negara-negara anggotanya untuk mewujudkan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, dan inovasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien. OGP secara alamiah menjadi modal utama setiap negara yang ingin survive mengarungi rezim transparansi global yang sudah berada di pelupuk mata.
Kita tentu masih ingat pula Kabupaten Bojonegoro yang terpilih menjadi wakil Indonesia bersama 13 kota besar di dunia menjadi daerah Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka (OGP Subnational Government Pilot Program). Diketahui, Bojonegoro merupakan daerah percontohan mewakili Asia bersama kota Seoul, Korea Selatan, dan Tbilisi di Georgia.
Sebagaimana diketahui, OGP merupakan sebuah kemitraan yang bertujuan mendukung kemajuan keterbukaan pemerintah serta negara-negara anggotanya untuk mewujudkan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas dan inovasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahannya sebagai konsekuensi logis dan alamiah dalam tatanan dunia baru yang lebih baik.
Tambahan, OGP adalah sebuah inisiatif multilateral bertujuan untuk mengamankan komitmen konkret dari pemerintahan-pemerintahan dalam mempromosikan transparansi, memberdayakan warga negara, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan menuju era baru dunia. Salah satu pendiri OGP adalah Indonesia, bersama Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brazil, Filipina, Inggris, Meksiko, dan Norwegia.