 |
| Spanduk menolak PKI |
Mewaspadai gerakan dan tumbuhkembangnya PKI bukanlah suatu dosa. Pasalnya, dari tahun ke tahun, PKI terus menggalang kekuatan dengan berbagai cara. Tujuannya hanya satu, balas dendam. Mengklaim sebagai pihak korban dalam peristiwa 1965 silam merupakan salah strategi jitu yang dilancarkan PKI selama ini.
NKRI dan Pancasila mereka rongrong. Mereka bersikeras, bagaimanapun caranya TAP MPRS No 25 tahun 1966 dan UU No 27 tahun 1999 dihapuskan agar keberadaan dan gerakan mereka dilegalkan oleh negara. Persoalannya terletak pada sikap politik PKI itu sendiri, bukan semata soal ideologi komunisnya. Tetapi, tindakan pelanggaran hukum dan HAM merupakan dosa yang sulit sekali dimaafkan. Perampasan dan pembunuhan merupakan dua tindakan yang sedari awal keberadaan mereka dilakukan secara masif. Tujuannya, menguasai negara dan menghapus Pancasila. Jadi jelas sudah, bicara tentang PKI tentu saja tak cocok jika dikontektualisasikan dengan demokrasi dan HAM. Sebab, kedua isu itu mereka gaungkan, padahal mereka sendiri melanggarnya.
Mengutip pernyataan salah seorang tokoh Indonesia, etua DPP Gerakan Bela Negara Mayjen TNI (Purn) Budi Sujana bahwa ada tiga siklus yang bakal dilakukan PKI. Pertama, waktu kuat seperti peristiwa G30S/PKI. Kedua, mereka mengendap sambil membina. Ketiga, menyusup lalu kembali lagi ke hadapan publik dengan berbagai propagandanya. Para anggota PKI, mungkin juga simpatisannya memastikan timing yang tepat untuk muncul ke publik. Ya, pasca uforia reformasi yang membutakan mata generasi bangsa dari sejarah masa silam. PKI tampil dengan dongeng-dongeng sejarah yang sudah mereka putarbalikkan. Sebagai pendukungnya, jauh-jauh hari mereka telah menempati pos-pos strategis agar lebih legitimed. Media massa adalah salah satunya. Tak hanya itu, parlemen mereka isi, legislatif mereka susupi.
Karuan saja, pasca tumbangnya era Orde Baru, perlahan tapi pasti mereka muncul ke permukaan. Untung saja kita masih punya sejumlah tokoh lama yang selalu menasihati tentang keberadaan PKI. Bayangkan saja andaikata para orang tua itu sudah tak lagi ada, niscaya PKI akan berkuasa di NKRI. Sebab, generasi saat ini sudah kadung membenci rezim Orde Baru serta menganggap kontrol terhadap PKI adalah salah satu dosanya. Padahal, kalau kita mau sedikit saja berpikir keluar dari mainstream, maka faktanya sebenarnya tentu akan berbeda. Karena sebetulnya korban peristiwa 1965 adalah para petani dan para kyai. begitulah. BACA: Mun’im DZ Bercerita Tentang Pembantaian Ulama Oleh PKI pada Tahun 1948 DAN Mencermati Proses Kaderisasi Neo – PKI
NKRI dan Pancasila mereka rongrong. Mereka bersikeras, bagaimanapun caranya TAP MPRS No 25 tahun 1966 dan UU No 27 tahun 1999 dihapuskan agar keberadaan dan gerakan mereka dilegalkan oleh negara. Persoalannya terletak pada sikap politik PKI itu sendiri, bukan semata soal ideologi komunisnya. Tetapi, tindakan pelanggaran hukum dan HAM merupakan dosa yang sulit sekali dimaafkan. Perampasan dan pembunuhan merupakan dua tindakan yang sedari awal keberadaan mereka dilakukan secara masif. Tujuannya, menguasai negara dan menghapus Pancasila. Jadi jelas sudah, bicara tentang PKI tentu saja tak cocok jika dikontektualisasikan dengan demokrasi dan HAM. Sebab, kedua isu itu mereka gaungkan, padahal mereka sendiri melanggarnya.
Mengutip pernyataan salah seorang tokoh Indonesia, etua DPP Gerakan Bela Negara Mayjen TNI (Purn) Budi Sujana bahwa ada tiga siklus yang bakal dilakukan PKI. Pertama, waktu kuat seperti peristiwa G30S/PKI. Kedua, mereka mengendap sambil membina. Ketiga, menyusup lalu kembali lagi ke hadapan publik dengan berbagai propagandanya. Para anggota PKI, mungkin juga simpatisannya memastikan timing yang tepat untuk muncul ke publik. Ya, pasca uforia reformasi yang membutakan mata generasi bangsa dari sejarah masa silam. PKI tampil dengan dongeng-dongeng sejarah yang sudah mereka putarbalikkan. Sebagai pendukungnya, jauh-jauh hari mereka telah menempati pos-pos strategis agar lebih legitimed. Media massa adalah salah satunya. Tak hanya itu, parlemen mereka isi, legislatif mereka susupi.
Karuan saja, pasca tumbangnya era Orde Baru, perlahan tapi pasti mereka muncul ke permukaan. Untung saja kita masih punya sejumlah tokoh lama yang selalu menasihati tentang keberadaan PKI. Bayangkan saja andaikata para orang tua itu sudah tak lagi ada, niscaya PKI akan berkuasa di NKRI. Sebab, generasi saat ini sudah kadung membenci rezim Orde Baru serta menganggap kontrol terhadap PKI adalah salah satu dosanya. Padahal, kalau kita mau sedikit saja berpikir keluar dari mainstream, maka faktanya sebenarnya tentu akan berbeda. Karena sebetulnya korban peristiwa 1965 adalah para petani dan para kyai. begitulah. BACA: Mun’im DZ Bercerita Tentang Pembantaian Ulama Oleh PKI pada Tahun 1948 DAN Mencermati Proses Kaderisasi Neo – PKI