Sejak krisis ekonomi global 2008 silam, dunia serasa sudah dekat dengan kiamat. Sejumlah negara sibuk merumuskan kebijakan baru guna memperbaiki sistem keuangan negaranya, sekaligus berharap bisa memberikan dampak pada perubahan perekonomian dunia. Puncaknya, kebocoran dokumen finansial Panama Papers yang dirilis oleh International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ).
Tak kurang dari 11,5 juta dokumen yang terkuak ke publik. Dokumen-dokumen tersebut berisi tentang kejahatan finansial yang dilakukan para pesohor dunia selama bertahun-tahun dirahasiakan.
Tak berselang lama setelah Panama Papers terbongkar, 40 kepala pemerintahan dan berbagai organisasi mengadakan pertamuan tingkat tinggi di London. Inggris dan Amerika diketahui mensponsori KTT Anti Korupsi Sedunia ini yang bertujuan untuk membahas cara mengatasi korupsi dengan memperkuat langkah-langkah seperti transparansi, pengembalian aset, dan kerjasama penegakan hukum.
Hasil KTT Anti Korupsi Sedunia ini adalah sebuah pernyataan dari 40 negara, berjanji untuk memperkuat transaparansi fiskal, termasuk memastikan pengawasan legislatif terhadap proses anggaran dan memperkuat kapasitas lembaga-lembaga audit. Hasil lain ialah mndukung upaya Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional untuk memperkuat transparansi fiskal.
Penanganan korupsi dan transparansi fiskal sudah barang tentu saling berkaitan. Nantinya, informasi-informasi yang tersedia untuk khalayak umum tentang keuangan pemerintah guna membantu identifikasi dan mencegah korupsi, dan juga membuat pemerintah dapat menrencanakan penggunaan sumber daya masyarakat dan menyampaikan implikasi ekonomi dan sosial dari keputusan mereka. Seruan para penandatangan tersebut memperlihatkan semakin banyaknya bukti dampak positif dari transparansi fiskal dan pertanggung jawaban fiskal.
Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT) akan memfasilitasi informasi-informasi terkait dengan road map yang telah disusun di KTT Anti Korupsi Sedunia bekerja sama dengan IMF dan dan Bank Dunia. Mitra lain yang dugunakan ialah negara-negara anggota Open Government Partnership (OGP). OGP adalah sebuah inisiatif global yang memajukan transparansi, partisipasi masyarakat, pemerintah yang bertanggung jawab.
Negara-negara OGP erkomitmen terhadap kemitraan praktisi demi memperkuat manajemen keuangan publik, dianjurkan untuk menghubungi GIFT tentang partisipasi di Fiscal Openness Working Group. Setiap negara mendapat kesempatan untuk menetapkan anggaran yang lebih terbuka, dengan cara berbagi informasi, memungkinkan pengawasan, dan melibatkan warga negara. Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mendorong perbaikan sistem keuangan global.